Tepis Isu Dualisme Kepengurusan KNPI Pinrang, Ketua Terpilih Sebut Tak Ada Plt
PINRANG,-- Isu dualisme kembali mencuat di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pinrang. Padahal, berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) pada 22 November 2024 lalu yang di ikuti seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah sepakat untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) bersama.
Dalam agenda Rapimda Seluruh OKP bersepakat untuk melakukan Musda Bersama, dimana di Ketahui Bahwa sebelumnya DPD II KNPI dualisme. demi menyatukan kepengurusan yang ada.
Musda tersebut dihadiri oleh dua kepengurusan sebelumnya dan bersepakat untuk menyatu yang di Buktikan dengan petisi Yang di tanda tangani ke dua pengurus tersebut. Dari hasil musda tersebut melahirkan kepengurusan baru yang dipimpin oleh Salman.
Menanggapi kembali adanya isu dualisme ketua terpilih Salman menegaskan bahwa secara de facto, dualisme KNPI di Kabupaten Pinrang sudah tidak ada.
“Musda bersama telah dilakukan, dan itu menandakan bahwa perpecahan sebelumnya telah berakhir,” ujarnya.
Namun, ia menyayangkan masih adanya pihak yang mengaku sebagai Plt. Ketua KNPI Pinrang.
“Silakan saja, tapi pertanyaannya, siapa yang dikarateker? Kepengurusan sebelumnya, baik Zaenal maupun Haerudin, sudah bersepakat untuk melakukan penyatuan. Mereka pun sudah demisioner, jadi tidak mungkin ada Plt. di antara mereka,” tegasnya.
Terkait legalitas, Salman menjelaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya memiliki dasar hukum yang kuat.
“Musda yang kami gelar adalah Musda yang diakui oleh pemerintah, bahkan laporan pertanggungjawabannya telah kami sampaikan ke pemerintah daerah mengingat anggaran musda itu dari APBD jadi kurang apalagi? Kepengurusan kami juga yang mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, serta memiliki hak kekayaan intelektual atas nama dan logo KNPI,” terangnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa kepengurusan ini memiliki legitimasi yang kuat di kalangan OKP di Pinrang.
Hampir seluruh organisasi kepemudaan besar, seperti HMI, lembaga-lembaga Muhammadiyah, lembaga-lembaga NU, BKPRMI, sayap partai, Banom Pemuda Pancasila, GMKI, serta 12 DPK, turut hadir dan mengakui hasil Musda bersama tersebut.
Salman menegaskan bahwa persoalan dualisme hanya bisa dianggap ada jika terdapat dua KNPI yang sama-sama diakui negara melalui SK Kemenkumham.
“Silakan dicek, kalau hanya ada satu yang memiliki legalitas, maka hanya ada satu KNPI Pinrang,” ungkapnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan ajakan untuk bersatu dan berkolaborasi.
“Kami sudah membuktikan komitmen untuk menyatukan pemuda Pinrang melalui Musda bersama. Ini sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda yang harus terus dijaga. Ke depan, kita harus fokus pada kontribusi nyata untuk daerah.
Perpecahan hanya akan merugikan kita semua, sementara pihak lain mungkin justru diuntungkan. Mari kita tinggalkan konflik yang tidak produktif dan bersama-sama membangun Pinrang.(Rls)
