Pilkada dan Politik Uang: Cerminan Kebodohan atau Sistem yang Rusak?
SUARA PEMUDA,--Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah momen yang seharusnya menjadi tonggak demokrasi. Dalam proses ini, rakyat diberi kekuatan untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan dan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Namun, kenyataan di lapangan sering kali jauh dari harapan. Praktik politik uang masih menjadi momok yang merusak nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah.
Dalam Pilkada, politik uang tidak lagi menjadi hal asing. Berbagai cara dilakukan untuk membeli suara, baik dalam bentuk uang tunai, sembako, hingga janji-janji politik yang menggiurkan. Di beberapa daerah, praktik ini bahkan dianggap sebagai hal wajar atau "tradisi." Namun, apakah masyarakat yang menerima uang tersebut sepenuhnya salah?
Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sering kali berada dalam posisi sulit. Ketika kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, uang dari kandidat menjadi "bantuan instan" yang sulit ditolak, meski mereka sadar bahwa keputusan tersebut akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, politik uang tidak hanya menjadi cerminan kebodohan masyarakat, tetapi juga bukti nyata bahwa sistem sosial dan ekonomi kita masih jauh dari ideal.
Sebagai mantan Pengawas Kelurahan Desa (PKD), saya pernah menyaksikan langsung bagaimana oknum penyelenggara pemilu terlibat dalam politik uang. Alih-alih menjadi benteng terakhir demokrasi, beberapa dari mereka justru menjadi bagian dari permasalahan. Manipulasi data pemilih, pembiaran terhadap pelanggaran, hingga keterlibatan langsung dalam distribusi uang adalah gambaran nyata betapa lemahnya integritas sebagian penyelenggara pemilu.
Ketika lembaga yang seharusnya menjaga netralitas justru tergoda oleh iming-iming materi, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi. Akibatnya, apatisme tumbuh subur, dan harapan akan Pilkada yang bersih semakin memudar.
Sebagai masyarakat Pinrang, saya percaya bahwa daerah ini memiliki potensi besar untuk berkembang. Pilkada kali ini harus menjadi titik balik untuk membangun Pinrang yang lebih maju dan sejahtera. Pemimpin yang kita pilih hari ini akan menentukan masa depan bumi Lasinrang. Mari gunakan hak pilih dengan bijak dan bersama-sama menjaga demokrasi dari noda politik uang.
Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana proses itu dijalankan. Pinrang dan seluruh daerah di Indonesia berhak mendapatkan pemimpin yang jujur, kompeten, dan peduli pada rakyatnya.
Khaerul
Pemuda Muhammadiyah
