MAKASSAR,--Membawa Aspirasi masyarakat kabupaten Pinrang pemerintah kabupaten Pinrang melalui Bupati Pinrang, H. A. Irwan Hamid, M.Si., menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan terkait keluhan petani masalah harga Gabah hingga dugaan Bulog tidak komunikatif ke pemerintah kabupaten Pinrang, Senin (18/10/2021).
Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi B Gedung Tower Lt. 4 DPRD turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pinrang, Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sulselbar, perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Prov. Sulsel, Perwakilan Biro Perekonomian dan Administrasi Setda Prov. Sulsel, dan tenaga Ahli Komisi B DPRD Prov. Sulsel, Kadis Pertanian, Kadis PSDA, Kadis Perindag, Kabag Ekonomi dan SDM, dan Kabag Organisasi serta KTNA Pinrang,
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Prov. Sulsel A. Nurhidayati Zainuddin terkait mendengarkan kesiapan Bulog Wilayah II Parepare dalam rangka pengadaan beras dan gabah menghadapi panen raya di Kabupaten Pinrang pada bulan Oktober - November 2021.
Bupati Pinrang Irwan Hamid mengatakan RDP ini terkait permasalahan terkait ketersediaan space gudang bulog yang diyakini tidak akan mampu menampung hasil panen dari petani pada panen raya saat ini dikabupaten Pinrang.
"Melalui Rapat Dengar Pendapat ini sebagai Tindakan yang diambil untuk tindak lanjut terkait sikap dari bulog yang dirasa kurang mendukung langkah pemerintah kabupaten Pinrang dalam menjaga dan melindungi para petani beserta pengusaha penggilingan padi yang ada di kabupaten Pinrang,"ungkapnya.
Bupati Pinrang Irwan Hamid juga meminta langkah yang tegas dan nyata oleh perum Bulog dalam menyelesaikan permasalahan ini.
"Kami meminta bulog serius dalam masalah ini, dan ini perlu dilakukan evaluasi, kasihan para petani kita, ketika muslim Panen Harga Gabah malah anjlok,"tuturnya
Hal senada diungkapkan Azhar Arsyad Anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan, menegaskan perlu adanya ketegasan, pasalnya masalah ini ada mafia besar di baliknya.
"Masalah ini berlarut-larut jadi kami meminta untuk menggunakan jalur hukum, adanya permasalahan ini tentunya kami sangat perihatin untuk itu lebih baik ke jalur hukum, karena kami yakin ada mafia besar yang terlibat dalam permainan di Bulog,"tegas Azhar Arsyad juga ketua PKB Sulsel.
Sementara itu H.Kartini lolo Anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan, juga meminta pihak bulog jangan cuman mendengar secara langsung namun ada tindakan.
"Kami meminta bulog tidak Hanya janji janji dan tentunya kami akan turun langsung kelapangan bersama anggota komisi B DPRD Prov. Sulsel, akan melakukan pemeriksaan terkait keluhan yang disampaikan oleh perwakilan Pertani melalui Bupati Pinrang,"tutur Kartini Lolo Fraksi PDI perjuangan.
Sementara ketua Perpadi Sulawesi Selatan Andi pallawagau mengatakan mengapresiasi upaya yang dilakukan DPRD provinsi Sulawesi Selatan untuk turun langsung melakukan peninjauan dan mengevaluasi kinerja Bulog.
"Atas nama Perpadi Pinrang kami tentunya merasa prihatin apa yang terjadi di Bulog, kami sudah melakukan RDP namun sampai saat ini belum ada titik terang, sesuai yang di sampaikan Azhar Arsyad untuk memenuhi Jalur hukum, Perpadi Pinrang siap mengawal bahkan Kami siap jadi saksi adanya dugaan besar mafia didalam bulog,"pungkasnya.(Har/rls).
Simak berikut video berita SNN.
